Netralitas PNS Disanksikan

PALU-Sulit dipastikan kalau dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 6 April besok, PNS bersikap netral. Hal tersebut terungkap saat diskusi kritis tentang netralitas PNS dalam Pilgub Sulteng, yang digelar di Silae Hall Swiss belhotel Palu, Senin (3/4).

Irwan Waris, salah seorang pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan, meskipun dalam aturan yang menyatakan kalau PNS harus bersikap netral, tapi sulit dipastikan karena tak ada indikator yang bisa dijadikan patokan.

“Berdasarkan teorinya, implementasi sebuah peraturan itu perlu dukukngan, seperti dukungan penganggaran, koordinasi, komunikasi dan perangkat lainnya. Dalam konteks Pilgub Sulteng, hampir tak ada upaya pemerintah untuk menjamin kalau PNS harus bersikap netral, karena dukungan yang dimaksud tidak ada” katanya.

Semestinya kata dia, minimal pemda melakukan semacam kampanye terhadap PNS di lingkungan kerjanya, seperti memasang spanduk atau imbauan terbuka melalui media. Kata dia, paling tidak imbauan itu mengingatkan kepada para PNS bahwa netralitas mereka diatur dalam undang-undang.

Sementara saat ditanya tentang upaya pemerintah tersebut, Asisten III Gubernur Sulteng, Muzakir Lamalangke, yang juga menjadi pembicara pada kesempatan itu mengatakan, sulit memastikan netralitas PNS. Sebab menurutnya, imbauan itu tidak dilakukan secara massif kepada PNS. Dan jika itu dilakukan hingga membentuk satgas untuk melakukan pemantauan, butuh anggaran. Sementara pemda tak mempunyai anggaran yang cukup untuk itu.

Hal yang sama juga dikatakan salah seorang peserta, Muharam Nurdin. Ia mengungkapkan, netraitas PNS itu hanya cerita, tak ada implementasinya. “Waktu di DPR, salah seorang calon terang-terangan melaporkan bahwa ada seorang pejabat yang terlibat kampanye. Tapi itu tak direspon serius oleh pemerintah,” katanya.

Sementara pembicara lainnya, Slamet Riadi Cante mengatkan, pada kesempatan itu mengatakan, saat ini birokrasi dipengaruhi oleh sistem politik. Sehingga, itu menstimulasi para pejabat ikut masuk dalam kanca dukung-mendukung pasangan calon. Pada umumnya kata dia, pasangan calon yang terpilih memberi perhatian khusus bagi para pejabat yang dianggap turut berpartisipasi dalam proses pemenangannya. (Sahril)