Pagi itu jalanan di Kota Palu terlihat lengang. Matahari bersinar cukup terik, meski belum terlalu meninggi. Lalu lalang kenderaan tak seperti hari-hari biasa. Orang kantoran dan anak sekolah tak nampak berdiri di pinggir jalan atau mengendarai sepeda motor. Perkantoran sunyi, hanya ada satpam atau petugas penjaga lainnya yang siaga. Memang hari itu menjadi hari libur bersama bagi para pegawai dan anak sekolah di semua kabupaten/kota di Sulteng.Sementara di luar sana, di pingggir jalan, di lingkungan masjid, sekolah dan tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpunya warga, para petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah siap menunggu para pemilih yang akan menyalurkan aspirasinya. Ya, begitulah sekilas pemandangan Kota Palu 6 April lalu. Hari yang dinanti-nanti oleh jutaan warga Sulteng itu telah berlalu. Masa itu akan kembali setelah 5 tahun provinsi ini dipimpin oleh gubernur baru, hasil pemilihan dalam Pilgub kemarin.
Di TPS 012 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelurahan Petobo, Safrina, seorang tahanan perempuan yang sudah 3 tahun mendekam di jeruji besi itu nampak legah setelah keluar dari bilik suara. Senyum sumringa seolah dipamerkan kepada semua warga lapas yang sedang antre menunggu panggilan. Sebagai warga Sulteng, ia sangat bersyukur bisa memberikan suara, meski kebebasannya masih sebatas lingkungan lapas. Dalam hatinya, ia berharap pasangan gubrnur yang ia pilih akan mebawa perubahan bagi daerahnya.
“Saya senang sudah bisa memilih, soalnya waktu pemilihan di kota tahun lalu, saya tidak bisa memilih. Saya berharap calon saya menang dan bisa membuat kehidupan saya dan keluarga lebih baik lagi,” katanya saat ditanya, usai menyelupkan ujung kelingkingnya ke tinta yang disediakan petugas TPS.
Suasana riuh di semua TPS perlahan mulai surut. Sebab waktu itu sudah jam istirahat. Beberapa saat lagi perhitungan suara akan dimulai. Ini dilakukan serempak sesuai jadawal, meski di beberapa tempat masih melangsungkan pencoblosan, karena masih ada beberapa warga yang lambat. Masing-masing petugas siap pada posisinya. “Nomor 3 sah, sah. Nomor 1 sah, sah,” begitulah seterunya seorang petugas di TPS 02 Kelurahan Lere Palu Barat, dengan nada sedikit berteriak membacakan hasil perhitungan, sementara yang lainnya mencatat di apapan tulis.
Di tempat yang lain, para pasangan calon dalam suasan gelisah, penasaran dan bertanya-tanya. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pasangan nomor 1 kah, nomor 3, nomor 4, nomor 2, atau siapa? Belum bisa dipastikan. Di tempat yang lain lagi, para petugas yang melakukan perhitungan cepat juga sibuk menginput data dari setiap TPS yang dijadikan sampel. Hingga pukul 17.00, Lembaga Survey Kebijakan Publik (LSKP) bersama Lingkaran Survey Indonesia (LSI) di Hotel Rama Garden menggelar konferensi pers bersama puluhan wartawan media lokal dan nasional.
Hitung Cepat Unggulkan Longki’S
Hasil Hitung Cepat (quick count) Pilgub yang dilaksanakan LSKP-LSI Rabu itu mengunggulkan pasangan Longki Djanggola-Sudarto (Longki’S). Pasangan nomor urut 3 ini menang di sembilan kabupaten/kota, sementara pasangan Aminuddin Ponulele-Luciana Is Baculu (ADIL) unggul di Donggala dan Buol.
Manager Riset dan Strategi LSKP-LSI, Asep Rohmatullah, dalam kesempatan itu mengatakan, pasangan yang diusung Koalisi Reformasi beranggotakan Gerindra, Hanura, PPP, Patriot, PDP, PKPB, dan PKS ini meraih suara 53,98%. Di peringkat kedua, pasangan Aminuddin Ponulele-Luciana Baculu (ADIL) yang diusung Partai Golkar dengan raihan 15,16%, kemudian disusul pasangan Rendy Lamadjido-Bandjela Paliudju (RELA), calon yang diusung Koalisi PKPI, PAN, PDS, dan PBR, dengan perolehan suara sebesar 13,07%.
Selanjutnya, di urutan ke 4 pasangan Sahabuddin Mustapa-Faisal Mahmud (SAFA) yang diusung Koalisi Nusantara (16 partai tanpa kursi di DPRD Sulteng) memproleh suara sebesar 9,80%. Terakhir pasangan Achmad Yahya-Ma’ruf Bantilan (AY-MB) yang diusung Koalisi Partai Demokrat dan PKB hanya memperoleh suara sebasar 8,00%.
Dari Jumlah populasi pemilih di Sulteng sebanyak 1.785.763 dan 5.297 TPS, pihaknya memilih 332 TPS secara acak sebagai sampel yang tersebar merata di seluruh kabupaten/kota. Tekniknya adalah penarikan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling) dengan sampling error ±1%.
Asep menambahkan, pasangan Longki's menang di sembilan kabupaten/kota, yakni di Kabupaten Banggai, Bang Kepulauan, Morowali, Kota Palu, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Tolitoli dengan perolehan suara 35%-68%. Menurutnya, hasil perhitungan itu dilakukan terakhir pada pukul 17.00, dan masih 90 persen dari total sampel mereka.
Sementara Ketua Tim Pemenangan Longki's, Karim Hanggi, mengatakan kemenangan pasangan Longki’s buah dari kerja keras, kerja cerdas, kerjasama semua tim di semua kabupaten/kota. "Ini bukan turun begitu saja dari langit. Kewenangan untuk memastikan pasangan yang menang adalah KPU. Hasil perhutingan cepat itu, hanya menjadi acuan, tapi dapat dipercaya karena menggunakan metode ilmiah," katanya.
Jumlah Partisipasi Pemilih meningkat
Harus diakui, bahwa angka partisipasi masyarakat Sulteng pada Pemilihan Gubernur kemarin cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi mereka dalam menggunakan hak pilihnya sebanyak 73.58 persen dari total jumlah populasi pemilih sebanyak 1.785.763 orang, berdasarkan data LSI. Sebab pada Pilgub tahun 2006, jumlah partisipasi pemilih hanya kurang lebih 1.127.268.
Selain itu, nyaris tak ada laporan dari pihak keamanan yang menyebutkan adanya kendala semacam kericuan di lapangan. Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulteng, Muhammad Maskur, mengatakan, peningkatan itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak politiknya semakin baik.
Selain itu, ia juga melihat ada sedikit kejanggalan dari peningkatan jumlah tersebut, jika melihat data LSI pada 26 Februari hingga 3 Maret lalu, tentang kemungkinan masa mengambang (yang belum menentukan pilihan), hingga 68 persen. Meski begitu, ia memperkirakan peningkatan partisipasi terjadi karena masa kampanye yang dilakukan secara massif dan maksimal oleh pasangan calon.
Menanggapi hal itu, Karim Hanggi mengatakan informasi survey LSI itu dijadikan patokan oleh timnya untuk melakukan kampanye lebih massif lagi saat masa kampanye, yang telah dijadwalkan KPU.
“Kami sangat mempercayai itu, dan kami memanfaatkannya,” katanya.
Baru 2 Gubernur di Indonesia yang tepilih dengan perolehan suara di atas 50 persen
Bedasarkan pengalaman hasil pemilihan dan survey yang dilakukan LSI, di Indonesia sejak diberlakukannnya pemilihan langsung, baru 2 gubernur yang berhasil meraih suara lebih dari 50 persen total suara pemilih, pertama adalah Fadel Muhammad-Gusnar ismail di Gorontalo dan tahun 2006, dengan perolehan sura mencapai 82, 2 persen dari suara pemilih. Dan Longki Djanggola-Sudarto di Sulteng pada tahun ini dengan perolehan suara berdasarkan hasil sementara mencapai 54, 28 persen dari total pemilih. Lantas, apa yang perlu diperhatikan dari angka fantastis itu.
Sejumlah pertanyaan kemudian muncul dibenak kita. Apakan benar mesin partai dan tim pemenangan Longki’s telah bekerja secara maskimal?
Kandidat Doktor ilmu politik asal Universitas Tadulako (Untad), Irwan Waris, kepada media ini mengatakan, hampir semua tahapan proses pemenangan dijalankan secara baik oleh tim pemenangan Longki’s. Mulai dari penciteraan hingga kampanye, tim selalu bekerja keras dengan tetap mengacu pada hasil survey. “Kita bisa bayangkan, bagaimana kerja mereka hingga membuat Longki’s bisa meraih suara sefantastis ini,” katanya.
Ia mengakui, bahwa calon yang siap bertarunglah yang berhak keluar sebagai pemenang. Menurutnya, berkaca dari hasil pemilihan itu sepertinya benar bahwa masyarakat Sulteng ingin perubahan. “Saya pikir, pembangunan di Parigi Moutong sebagai acuan para pemilih untuk dijadikan indikator kalau Longki Djanggola mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahera,” katanya. Ia menambahkan, dari tahun ke tahun masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik. “Kalau hanya dengan penciteraan itu tidak cukup bagi Longki. Masyarakat telah melihat bukti,” katanya.
Sebagai ketua tim pemenangan, Karim Hanggi menambahkan bahwa prediksi soal masyarakat menginginkan suatu perubahan, itu benar. Buktinya, jualan Longki’s untuk sebuah perubahan dalam kampanyenya dibeli masyarakat dan dibuktikan dengan perolehan suara signifikan.
“Longki sendiri melakukan kampanye di 26 titik. Sudarto di 12 titik, sementara kampanye yang dihadiri bersama ada 2 kali. Kami tidak sempat menghitung berapa titik kampanye yang dilakukan tim, tanpa calon,” katanya. Menurut data yang masuk ke mereka oleh salah satu survey, Longk’s meraih suara tertinggi di Banggai Kepulauan (Bangkep), yakni sebesar 73,69 persen dari jumlau pemilih di daerah itu. Sedangkan untuk daerah kepemimpinan Longki, Parigi Moutong, pasangan Longkis meraih 68,92 persen suara.
Selain karena hubungan emosional pertemanan, kata Karim, ia dan sejumlah orang yang masuk dalam tim pemenangan Longki’s meyakini bahwa pasangan Longki’s sangat berpeluang. Itu bisa dibuktikan melalui survey dan berdasarkan fakta lapangan lainnya.
Longki’s Didukung Banyak Pengusaha
Soal dukung mendukung sudah menjadi hal biasa dalam sebuah perhelatan pesta demokrasi, apalagi sekelas Pilgub. Kalangan pengusaha pun wajar masuk dalam kanca itu. Dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance), pengusaha (swasta) menjadi 1 pilar penting, di antara pilar lainnya, pemerintah dan masyarakat. “Untuk membangun pemerintahan yang baik, kita butuh pengusaha,” kata Irwan Waris. Senada dengan dia, Karim Hanggi membenarkan. Menurutnya, pengusaha bukan musuh, mereka diperlukan untuk pembangunan daerah. Itu juga karena kesadaran politiknya.
“Tak perlu khawatir berlebihan. Kita tak akan pragmatis. Memang banyak yang bilang, Timnya Longki’s, akan lembih Longki dari Longki sendiri. Tapi tidak, ini perjuangan kita bersama. Kita akan mengawalnya, dan memberi keleluasan dia untuk bekerja, melakukan inovasi. Saya jamin Longki’s akan bekerja tanpa tekanan dari mana pun, termasuk dari tim pemenangan,” jelas Karism. Menurutnya, upaya tim selama ini dan hingga nanti Longki bertugas, akan selalu mematuhi norma-norma demokrasi.
Tak akan ada Politik Balas Jasa?
Benarkan tak akan politik balas jasa dalam masa kepemimpinan Longki’s? Saat ditanya soal itu, Karim Hanggi besama beberapa rekannya reaktif dan langsung menjelaskan bagaimana harapan mereka jika pasangan Longki’s bekerja. “Kami berharap ia akan menerapkan management by objective, peluang semua orang berpartisipasi dalam proses pembangunan terbuka lebar, sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Pernyataan itu disanksikan Muhammad Maskur. Menurutnya, dalam konteks demokrasi liberal seperti sekarang ini, sulit dihindari poliitik balas jasa. Sebab itu menjadi sebuah konsekwensi dari ongkos politik saat kampanye dan sebelum-sebelumnya. Hal ini sudah menjadi biasa di Indonesia, dan beberapa negara berkembang di Amerika Latin dan Thailand. “Situasi ini sulit dihindari. Saya kurang yakin kalau gubernur terpilih bisa menyikapi itu dengan bijak,” katanya.
Sementara itu, Irwan Waris mengatakan akan lebih baik jika masyarakat melihat kepemimpinan Longki terlebih dahulu, sebelum memvonis kalau nantinya akan ada politik balas jasa. Tapi sebagai masyarakat dan akademisi, ia tak menyalahkan jika kita semua curiga atas hal itu. “Rasa curiga itu patut ada. Tak salah, dan itu sebagai alat kontrol kita terhadap pemerintah,” katanya.
Sama dengan kebanyakan masyarakat yang memilih Lokngki’s, ia juga menaru harapan besar terhadap kepemimpinan Longki’s atas sebuah perubahan yang nyata di masa depan. Asalkan kata dia, Longki bisa membangun konsolidasi yang baik dengan pimpinan daerah kabupaten/kota dan menempatkan orang-orang yang bekerja membantunya dalam posisi yang pas, sesuai istilah the right man in the right place. Jika ia abai dengan prinsip itu, kata Irwan Longki menyia-nyiakan kepercayaan publik dan sulit mencapai visi misinya.
Pemantauan harus terus dilakukan, mulai sekarang hingga gubernur bertgas
Meski tim Longki’s optimis bahwa pasangan yang mereka usung akan bekerja sesuai frame demokrasi, mereka tetap berkomitmen untuk mengawal kepemimpinannya. “Kalau salah kita tegur, kalau tidak badengar kita demo,” kata salah seorang tim kampanye, Agus Andi Said.
Nyaris sama dengan Agus, Maskur menganggap pengawalan atas sistem demokrasi harus terus dilakukan mulai dari sekaranag. “Sekarang kita perlu mewaspadai/mengawal proses ini hingga ada pengumuman resmi dari KPU. Sebab berdasarkan pengalaman, masa-masa pasca perhitungan suara ini rawan terjadi pelanggaran,” katanya.
Menurutnya, pasangan calon dan semua timnya serta masyarakat harus berperan mengawal itu, agar pilgub dilasanakan tidak diwarnai banyak pelanggaran. “Secara garis besar kita melihat, tak ada pemilihan yang tanpa diwarnai pelanggaran. Itu wajar, jika masih di ambang batas kewajaran, atau masih dalam kategori ringan,” tambahnya. (Sahril)
0 komentar:
Posting Komentar