
Kepala Bidang Perencanaan BPBD Sulteng, Jufri, yang saat itu mewakili kepala badannya mengatakan, dari 10 kabupaten tersebut, hanya kabupaten Sigi dan Banggai Kepulauan yang belum mempunyai BPBD.
“Kalau Sigi kita maklumi karena masih baru. Bangkep sementara dalam proses persiapan. Semuanya diharusakan, sebab menurut kepala BPBN jika kabupaten yang tidak mempunyai BPBD, tidak akan mendapat bantuan dari pusat jika terjadi bencana di daerahnya,” jelasnya, menjawan pertanyaan anggota DPRD Sumsel, Rogayati.
Ia menyatakan, Sulteng adalah 1 di antara beberapa daerah potensi bencana. Makanya menurut dia, saat ini selain melakukan upaya-upaya preventif penanggulangan bencana, pihaknya juga melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana) di hamper semua kabupaten/kota.
Sementara itu, menambahkan pernyataan Jufri, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekdaprov, Baharuddin HT, mengatakan, keberadaan BPBD Sulteng baru seumur jagung. Kehadirannya pertama kali dibantu melalui APBD sebesar Rp300 juta pada tahun 2009.
“Tahun kedua, (2010-red) kami sudah menganggarkannya melalui APBD. Karena waktu itu status mereka sudah badan. Pada tahun ini, BPBD mendapat kucuran dana APBD sebesar Rp2 miliar lebih,” katanya.
Meski begitu, hingga kini BPBD masih berharap dengan dana-dana dari pusat, baik melalui dana dekon maupun dana dari program nasionaldi Badan Penanngulangan Bencana Nasional (BPBN). Dalam penanggulangan bencana, BPBD banyak mengambil peran untuk berkoordinasi dengan instansi terkait. (Sahril)
0 komentar:
Posting Komentar