PALU– Anggota Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan tatap muka dengan sejumlah pejabat Pemda Sulteng, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdaprov, anggota DPRD Sulteng dan sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pertemuan dalam rangka studi banding terkait program unggulan SKPD di Sulteng tersebut berlangsung, di ruang Polibu kantor gubernur Sulteng, Rabu (20/4).
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota DPRD Sumsel bertanya tentang pelaksanaan pendidikan murah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan murah di Sulteng.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekdaprov, Baharuddin HT, pada kesempatan itu mengatakan, untuk program penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan, pemerintah Sulteng melalui kabupaten/kota telah memberi bantuan beasiswa kepada murid-murid dari kaluarga miskin.
“Ada sekitar 5000 murid yang dibantu tahun ini. Bantuannya masih sebatas SPP, belum sepenuhnya,” katanya.
Di Sulteng kata dia, baru 2 kabupaten yang melaksanakan pendidikan murah untuk program wajib 9 tahun, yakni Kabupaten Buol dan Morowali. Selain itu, hamper semua kabupaten/kota di Sulteng telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program tersebut untuk member palayanan murah bagi masyarakat miskin.
Selain kedua program tersebut, Dinas Sosial Sulteng juga telah melaksanakan sejumlah program untuk penanggulangan kemiskinan, seperti program pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil (KAT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk fakir miskin.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Sofyan, mengaku tertarik untuk melakukan studi banding di Sulteng, karena meski APBD-nya terbatas mampu mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program pengantasa kemiskinan.
“Yang kami dapat informasinya, APBD Sulteng itu kan hanya 1,2 Triliun. Tapi program pengentasan kemiskinannya berjalan. Bagaimana mereka mengalokasikan itu secara merata, itu yang mau kami ketahui,” katanya.
Menurutnya, APBD Sumsel lebih tinggi 2 kali lipat dari Sulteng, yakni Rp3,4 Triliun. Dengan APBD sebesar itu, kata dia pemeritah daerahnya telah menjalankan program rumah murah dan SPP gratis bagi SD hingga SMA.
Untuk SPP gratis kata dia, telah berlangsung mulai tahun 2009. Pada tahun ini, alokasi APBD-nya sebesar Rp300 miliar. “Program kesehatan gratis kami juga punya. Tahun ini anggarannya sebesar Rp200 miliar,” tambahnya.
0 komentar:
Posting Komentar